Persiapan Pameran MPTHI XII 2014
11.26 | Author: Urip SR
Pertemuan Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia  (MPTHI) tahun 2014 akan diselenggarakan di Solo tanggal, 9-11 September 2014, dengan mengusung tema : ........................................................................................................................................................  
MPTHI yang dideklarasikan pada tanggal 8 September 2004 merupakan suatu wadah yang mengakomodasi, dan menggalang pemikiran, pandangan, gagasan, aspirasi dan potensi semua pemangku kepentingan perlindungan tanaman dan kesehatan hewan, yang anggotanya terbuka untuk umum, orang atau badan hukum atau organisasi/instansi, pemangku kepentingan yang peduli terhadap perlindungan tumbuhan dan hewan.
Pertemuan MPTHI tahun 2014 merupakan pertemuan nasional MPTHI yang ke XII. Kota Solo merupakan penyelenggara yang kedua setelah tahun (2003).
Berikut sejarah MPTHI dari tahun ke tahun:
1. Munas MPTHI 2003 di Solo
2. Munas MPTHI 2004 di LPP Yogyakarta
3. Munas MPTHI 2005 di Malang
4. Munas MPTHI 2006 di Dapen Pos, Bandung
5. Munas MPTHI 2007 di Maros, Sulsel
6. Munas MPTHI 2008 di Bantul
7. Munas MPTHI 2009 di Banjarbaru, Kalsel
8. Munas MPTHI 2010 di Lombok Tengah, NTB
9. Munas MPTHI 2011 di Palembang, Sumsel
10.  Munas MPTHI 2012 di Palu, Sulteng
11.  Munas MPTHI 2013 di Samarinda, Kaltim
12.  Munas MPTHI 2014 di Solo
13. Munas MPTHI 2015  (rencana di Ambon)

MPTHI adalah forum komunikasi dan informasi bagi jejaring pemangku kepentingan perlindungan tumbuhan dan hewan di Indonesia untuk peningkatan harkat dan martabat petani dan pertanian Indonesia. MPTHI adalah wadah yang mampu mengakomodasi dan menggalang pemikiran, pandangan, gagasan, aspirasi dan potensi semua pemangku kepentingan perlindungan tanaman dan kesehatan hewan untuk mendorong terjadinya kebersamaan langkah dalam perjuangan meningkatkan martabat petani dan pertanian Indonesia.  MPTHI sebagai barometer kondisi perlindungan tumbuhan dan hewan yang aman dari berbagai aspek keseimbangan lingkungan khususnya ekologi dan berkesinambungan untuk membantu mewujudkan kondisi masyarakat dan negara yang kuat dan tangguh.  MPTHI mengembangkan dan menuangkan pemikirannya sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan khususnya perlindungan tumbuhan dan hewan.  MPTHI mengkritisi kebijakan pemerintah yang belum selaras dengan aspirasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bidang perlindungan tumbuhan dan hewan.
MPTHI mengutamakan perhatian dan kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat mengingat MPTHI adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
(USR)***
.
| komentar (0)
Menengok Armada Paspampres Jokowi
14.23 | Author: Urip SR
Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presien Jusuf Kalla (JK) mulai dikawal ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sejak Jumat 22 Agustus 2014.
Seperti apa armada paspampres Jokowi-JK? Pasukan pengamanan Jokowi-JK dibagi menjadi beberapa bagian dan tugas. Yakni human shield, sniper, pengawas makanan, dan pemantau perjalanan.
Dalam kondisi darurat, yakni ketika kondisi ketika keselamatan jiwa Presiden dan Wakil Presiden selaku Very-Very Important Person (VVIP) dalam bahaya, pengawal pribadi yang bertugas sebagai human shield akan terus berada di dekat dan melindungi VVIP dengan tubuh mereka.
"Dengan kata lain, kami akan melakukan apa pun demi menjamin keselamatan jiwa VVIP, yang merupakan representasi dari harkat dan martabat bangsa kita di mata masyarakat dunia," demikian yang tertulis di Paspampres.mil.id, yang dikutip Liputan6.com, Minggu (24/8/2014).
Sementara, sniper atau penembak jitu akan mengawasi situasi sekitar lokasi keberadaan sang VVIP demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau serangan yang tak terduga.
Kemudian ada yang bertugas mengamankan instalasi atau peralatan yang digunakan oleh sang presiden dan wakil presiden. Juga ada yang melakukan pengamanan dalam perjalanan, makanan serta medis.
 Secara umum terdapat 3 lapis penjagaan dalam sebuah operasi pengamanan, dan Paspampres bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan terdalam (Ring 1) atau yang berada paling dekat dengan VVIP. Lapis penjagaan selanjutnya, yakni Ring 2 dan Ring 3, dilakukan oleh anggota Polri dan TNI yang berwenang.
"Mengingat tanggung jawab yang begitu besar, maka segala kemungkinan ancaman dan kesalahan harus diantisipasi semaksimal mungkin. Untuk itu, dalam melaksanakan sebuah operasi pengamanan, kami tidak bekerja sendiri. Kami juga berkordinasi dengan unsur Polri dan TNI yang berwenang di lokasi yang dikunjungi oleh VVIP," demikian yang ditulis di situs Paspampres.
Menurut Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyo, anggota Paspampres memiliki kelebihan tertentu dalam menjalankan tugasnya mengawal kegiatan presiden dan wakil presiden.
"Mereka dipilih mulai dari kesehatan, psikologi, kemampuan fisik, kemudian keterampilan menembak, berenang, kemudian kemampuan lari, sudah terpilih semua itu," ujar Budi di Kantor KPU, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.
Budi menjelaskan, selain melalui seleksi yang sangat ketat, para pengawal Kepala Negara ini juga sempat mengenyam pendidikan militer di Korea Selatan selama 3 pekan.
"Betul, kita juga kan sharing menimba ilmu di sana. Pendidikan bisa menambah ilmu. Tidak ada salahnya kita sharing perbandingan untuk meningkatkan ilmu," katanya. "Intinya prajurit-prajurit terbaik dari TNI yang kita pilih untuk disiapkan."
Jokowi sebelumnya mengatakan, jumlah personel Paspampres yang akan diberikan kepadanya sama seperti pengamanan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu 37 anggota Paspampres dengan 7 mobil pengawal dan 3 unit motor voorijder. Mobil yang akan ditunggangi sang Presiden asal Solo tersebut adalah Mercedez Benz S Class yang antipeluru.
Namun demikian, mantan Walikota Solo tersebut mengaku keberatan dengan pola pengawalan itu. Ia pun meminta kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko untuk mengurangi jumlah personel Paspampres maupun kendaraan pengawalan.
"Kata Panglima ada 7 mobil, 3 motor dan 37 anggota. Gimana? Itu standarnya. Tapi masih kita hitung. Kalau 3 cukup, 3 saja. Kalau harus 7, angka keamanannya tidak bisa ditawar, tetap kita minta 3 saja‎," ucap dia.
Selain untuk Presiden dan Wakil Presiden, Paspamres juga disiapkan untuk pihak keluarga dan tamu negara setingkat Kepala Negara atau kepala pemerintahan, beserta keluarga mereka, yang berkunjung ke Indonesia. (Ado)
| komentar (0)