Persiapan Pameran MPTHI XII 2014
11.26 | Author: Urip SR
Pertemuan Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia  (MPTHI) tahun 2014 akan diselenggarakan di Solo tanggal, 9-11 September 2014, dengan mengusung tema : ........................................................................................................................................................  
MPTHI yang dideklarasikan pada tanggal 8 September 2004 merupakan suatu wadah yang mengakomodasi, dan menggalang pemikiran, pandangan, gagasan, aspirasi dan potensi semua pemangku kepentingan perlindungan tanaman dan kesehatan hewan, yang anggotanya terbuka untuk umum, orang atau badan hukum atau organisasi/instansi, pemangku kepentingan yang peduli terhadap perlindungan tumbuhan dan hewan.
Pertemuan MPTHI tahun 2014 merupakan pertemuan nasional MPTHI yang ke XII. Kota Solo merupakan penyelenggara yang kedua setelah tahun (2003).
Berikut sejarah MPTHI dari tahun ke tahun:
1. Munas MPTHI 2003 di Solo
2. Munas MPTHI 2004 di LPP Yogyakarta
3. Munas MPTHI 2005 di Malang
4. Munas MPTHI 2006 di Dapen Pos, Bandung
5. Munas MPTHI 2007 di Maros, Sulsel
6. Munas MPTHI 2008 di Bantul
7. Munas MPTHI 2009 di Banjarbaru, Kalsel
8. Munas MPTHI 2010 di Lombok Tengah, NTB
9. Munas MPTHI 2011 di Palembang, Sumsel
10.  Munas MPTHI 2012 di Palu, Sulteng
11.  Munas MPTHI 2013 di Samarinda, Kaltim
12.  Munas MPTHI 2014 di Solo
MPTHI adalah forum komunikasi dan informasi bagi jejaring pemangku kepentingan perlindungan tumbuhan dan hewan di Indonesia untuk peningkatan harkat dan martabat petani dan pertanian Indonesia. MPTHI adalah wadah yang mampu mengakomodasi dan menggalang pemikiran, pandangan, gagasan, aspirasi dan potensi semua pemangku kepentingan perlindungan tanaman dan kesehatan hewan untuk mendorong terjadinya kebersamaan langkah dalam perjuangan meningkatkan martabat petani dan pertanian Indonesia.  MPTHI sebagai barometer kondisi perlindungan tumbuhan dan hewan yang aman dari berbagai aspek keseimbangan lingkungan khususnya ekologi dan berkesinambungan untuk membantu mewujudkan kondisi masyarakat dan negara yang kuat dan tangguh.  MPTHI mengembangkan dan menuangkan pemikirannya sebagai masukan untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan khususnya perlindungan tumbuhan dan hewan.  MPTHI mengkritisi kebijakan pemerintah yang belum selaras dengan aspirasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan bidang perlindungan tumbuhan dan hewan.
MPTHI mengutamakan perhatian dan kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat mengingat MPTHI adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
(USR)***
.
Menengok Armada Paspampres Jokowi
14.23 | Author: Urip SR
Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presien Jusuf Kalla (JK) mulai dikawal ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sejak Jumat 22 Agustus 2014.
Seperti apa armada paspampres Jokowi-JK? Pasukan pengamanan Jokowi-JK dibagi menjadi beberapa bagian dan tugas. Yakni human shield, sniper, pengawas makanan, dan pemantau perjalanan.
Dalam kondisi darurat, yakni ketika kondisi ketika keselamatan jiwa Presiden dan Wakil Presiden selaku Very-Very Important Person (VVIP) dalam bahaya, pengawal pribadi yang bertugas sebagai human shield akan terus berada di dekat dan melindungi VVIP dengan tubuh mereka.
"Dengan kata lain, kami akan melakukan apa pun demi menjamin keselamatan jiwa VVIP, yang merupakan representasi dari harkat dan martabat bangsa kita di mata masyarakat dunia," demikian yang tertulis di Paspampres.mil.id, yang dikutip Liputan6.com, Minggu (24/8/2014).
Sementara, sniper atau penembak jitu akan mengawasi situasi sekitar lokasi keberadaan sang VVIP demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau serangan yang tak terduga.
Kemudian ada yang bertugas mengamankan instalasi atau peralatan yang digunakan oleh sang presiden dan wakil presiden. Juga ada yang melakukan pengamanan dalam perjalanan, makanan serta medis.
 Secara umum terdapat 3 lapis penjagaan dalam sebuah operasi pengamanan, dan Paspampres bertanggung jawab penuh terhadap pengamanan terdalam (Ring 1) atau yang berada paling dekat dengan VVIP. Lapis penjagaan selanjutnya, yakni Ring 2 dan Ring 3, dilakukan oleh anggota Polri dan TNI yang berwenang.
"Mengingat tanggung jawab yang begitu besar, maka segala kemungkinan ancaman dan kesalahan harus diantisipasi semaksimal mungkin. Untuk itu, dalam melaksanakan sebuah operasi pengamanan, kami tidak bekerja sendiri. Kami juga berkordinasi dengan unsur Polri dan TNI yang berwenang di lokasi yang dikunjungi oleh VVIP," demikian yang ditulis di situs Paspampres.
Menurut Asisten Operasi Komandan Paspampres Kolonel A Budi Handoyo, anggota Paspampres memiliki kelebihan tertentu dalam menjalankan tugasnya mengawal kegiatan presiden dan wakil presiden.
"Mereka dipilih mulai dari kesehatan, psikologi, kemampuan fisik, kemudian keterampilan menembak, berenang, kemudian kemampuan lari, sudah terpilih semua itu," ujar Budi di Kantor KPU, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.
Budi menjelaskan, selain melalui seleksi yang sangat ketat, para pengawal Kepala Negara ini juga sempat mengenyam pendidikan militer di Korea Selatan selama 3 pekan.
"Betul, kita juga kan sharing menimba ilmu di sana. Pendidikan bisa menambah ilmu. Tidak ada salahnya kita sharing perbandingan untuk meningkatkan ilmu," katanya. "Intinya prajurit-prajurit terbaik dari TNI yang kita pilih untuk disiapkan."
Jokowi sebelumnya mengatakan, jumlah personel Paspampres yang akan diberikan kepadanya sama seperti pengamanan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu 37 anggota Paspampres dengan 7 mobil pengawal dan 3 unit motor voorijder. Mobil yang akan ditunggangi sang Presiden asal Solo tersebut adalah Mercedez Benz S Class yang antipeluru.
Namun demikian, mantan Walikota Solo tersebut mengaku keberatan dengan pola pengawalan itu. Ia pun meminta kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko untuk mengurangi jumlah personel Paspampres maupun kendaraan pengawalan.
"Kata Panglima ada 7 mobil, 3 motor dan 37 anggota. Gimana? Itu standarnya. Tapi masih kita hitung. Kalau 3 cukup, 3 saja. Kalau harus 7, angka keamanannya tidak bisa ditawar, tetap kita minta 3 saja‎," ucap dia.
Selain untuk Presiden dan Wakil Presiden, Paspamres juga disiapkan untuk pihak keluarga dan tamu negara setingkat Kepala Negara atau kepala pemerintahan, beserta keluarga mereka, yang berkunjung ke Indonesia. (Ado)
Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR memanggil RRI karena turut melakukan hitung cepat (quick count) pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu. Hasil hitung cepat RRI mencatat pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan 52,49% suara. Sementara Prabowo-Hatta mendapatkan 47,51% suara.
Panggilan DPR ini dinilai lumrah namun RRI diharapkan tak sampai terintervensi. Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Tomagola mengatakan, DPR boleh saja memanggil RRI. Tetapi RRI diminta hanya memberitahukan metodologi hitung cepatnya saja. Dan menolak semua permintaan di luar itu.
"RRI itu kan lembaga publik, kalau diminta Komisi I soal isi, substansi, tolak. Kalau soal dana oke-oke saja. Substansi wilayah kita (akademisi), tidak ada kompromi akan hal itu," ungkap Tamrin di UI Salemba, Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Selain itu, Dosen Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada Muhadjir Darwin mengatakan, saat ini ilmu statistik untuk hitung cepat sedang dipertaruhkan. Kredibilitas lembaga survei yang saat pilpres lalu mengeluarkan hasil hitung cepat berbeda kini tengah di ujung tanduk.
"‎Kami sedang membela ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sedang dinodai dengan adanya quick count yang berbeda. Karena kalau menggunakan sampel secara random seharusnya hasilnya tetap sama," imbuhnya.
Muhadjir menambahkan hitung cepat berguna untuk mengetahui lebih dulu siapa yang akan menang dalam Pilpres. Selain itu, hitung cepat juga dapat digunakan untuk menjaga objektivitas KPU.
"Ini bisa menjadi penjaga objektivitas KPU kalau dilakukan secara benar. Tapi kalau tidak dilakukan dengan benar maka membuat maka fungsi kontrol hilang. Sehingga membuat kepercayaan kepada statistik dapat hilang," tandas Muhadjir.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI setelah hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan oleh media massa. Menurut Mahfud, RRI bukanlah lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat dan harus dapat menjaga netralitas sebagai lembaga penyiaran publik.
(Nadya Isnaeni )***
Liputan6.com, Jakarta - Komisi I DPR memanggil RRI karena turut melakukan hitung cepat (quick count) pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu. Hasil hitung cepat RRI mencatat pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan 52,49% suara. Sementara Prabowo-Hatta mendapatkan 47,51% suara.

Panggilan DPR ini dinilai lumrah namun RRI diharapkan tak sampai terintervensi. Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Tomagola mengatakan, DPR boleh saja memanggil RRI. Tetapi RRI diminta hanya memberitahukan metodologi hitung cepatnya saja. Dan menolak semua permintaan di luar itu.

"RRI itu kan lembaga publik, kalau diminta Komisi I soal isi, substansi, tolak. Kalau soal dana oke-oke saja. Substansi wilayah kita (akademisi), tidak ada kompromi akan hal itu," ungkap Tamrin di UI Salemba, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Selain itu, Dosen Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada Muhadjir Darwin mengatakan, saat ini ilmu statistik untuk hitung cepat sedang dipertaruhkan. Kredibilitas lembaga survei yang saat pilpres lalu mengeluarkan hasil hitung cepat berbeda kini tengah di ujung tanduk.

"‎Kami sedang membela ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan sedang dinodai dengan adanya quick count yang berbeda. Karena kalau menggunakan sampel secara random seharusnya hasilnya tetap sama," imbuhnya.

Muhadjir menambahkan hitung cepat berguna untuk mengetahui lebih dulu siapa yang akan menang dalam Pilpres. Selain itu, hitung cepat juga dapat digunakan untuk menjaga objektivitas KPU.

"Ini bisa menjadi penjaga objektivitas KPU kalau dilakukan secara benar. Tapi kalau tidak dilakukan dengan benar maka membuat maka fungsi kontrol hilang. Sehingga membuat kepercayaan kepada statistik dapat hilang," tandas Muhadjir.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI setelah hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan oleh media massa. Menurut Mahfud, RRI bukanlah lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat dan harus dapat menjaga netralitas sebagai lembaga penyiaran publik.
(Nadya Isnaeni )
- See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2078191/rri-diminta-tak-buka-substansi-quick-count-ke-dpr#sthash.V5AKWOUo.dpuf
Saudara Prabowo dan Hatta,
Tanah air kita membutuhkan anda berdua. Dalam posisi apapun, dalam menang atau dalam kalah.
Kemenangan politik penting, tapi kehidupan bangsa yang saling mempercayai jauh lebih penting.
Kemenangan politik bersifat sementara, tapi cita-cita untuk kebaikan Indonesia akan terus menggerakkan hidup anak cucu kita.
Kemenangan politik selalu untuk "aku" atau "dia", tapi Indonesia untuk "kita".
Saudara Joko Widodo menyebut anda berdua "patriot dan negarawan". Berjuta-juta rakyat Indonesia berharap demikian.
Mari kita hormati hasil pilihan rakyat 2014.
Goenawan Mohamad.

(Sumber: https://www.facebook.com/notes/kenapa-jokowi/sepucuk-surat-terbuka-oleh-goenawan-mohamad-
Tentang Politik yang Baik
11.11 | Author: Urip SR
Oleh: Goenawan Mohamad
Sumber: https://www.facebook.com/KenapaJokowi?

Di sebuah rumah di Jalan Ciasem, Kebayoran Baru, Jakarta, ada sebuah papan dengan deretan tulisan, "REVOLUSI. ORANG BAIK MASUK POLITIK." Saya tertegun sejenak. Huruf-huruf "EVOL" dalam kata "REVOLUSI" itu ditulis dengan warna lain hingga bisa dibaca terbalik: "LOVE". Kalimat berikutnya seakan menegaskan sesuatu yang mengejutkan, yang baru: menghubungkan "politik" dengan "yang baik".

Sungguh, saya tertegun. Mungkin banyak orang akan begitu pula. Kalimat itu terasa mengemukakan sesuatu yang tak lazim, sebab kini betapa jauh sudah jarak antara "politik" dan "kebaikan". Sudah bertahun-tahun politik tumbuh sama dan sebangun dengan "yang tidak baik". Dengan nafsu berkuasa. Dengan ikhtiar habis-habisan untuk menang. Dengan segala jalan yang dihalalkan untuk mencapai itu -- dengan akhir yang tak kalah buruknya: ketika kekuasaan dicapai, orang yang menang, yang duduk di atas tahta, hanya merayakan diri sendiri.

Mungkinkah orang yang "baik" masuk ke arena yang busuk itu? Mungkinkah ia tak akan tercemar?

Dalam perjalanan pulang dari rumah itu, saya mencoba menjawab: Tidak mudah. Ada ucapan seorang pemikir religius yang selalu saya ingat: "Politik adalah sebuah tugas sedih, tugas menegakkan keadilan di duna yang berdosa".

Tugas sedih. Tugas tak mudah. Tapi bukan tak mungkin. Dalam sejarah, juga sejarah Republik kita, tak sedikit orang yang masuk ke kancah politik dengan niat yang teguh untuk bekerja bagi kebaikan negeri mereka dan bangsa mereka. Tanpa disadari, mereka berpegang pada arti "politik" berdasarkan akar katanya, "polis", yang berarti "kota", "negeri", tempat manusia hidup bersama sebagai manusia.

Hidup bersama sebagai manusia berarti hidup bukan untuk diri sendiri.

Dari sana tampak, politik sebenarnya sebuah arena yang tepat buat orang-orang baik.

Tapi apa gerangan yang disebut "orang baik"?

Orang baik" adalah orang yang merasakan ada yang salah dalam masyarakatnya bila masih ada mereka yang menderita: kelaparan, ketakutan, kesakitan, mungkin putus asa. Tapi "orang baik" bukanlah orang yang bebas penuh dari dosa. "Orang baik" adalah orang yang sadar: dalam bekerja ia (seperti siapa saja) bisa tergelincir ke dalam egoisme -- dan sebab itu ia berusaha benar untuk tidak.

Dan bersama dengan itu, seorang yang "baik" menyadari bahwa ia tak sendirian.

Ia membuka diri untuk dibantu, untuk diingatkan bila salah, untuk mendengar bila ia tak tahu. Ia bekerja keras dengan rendah hati. Ia tidak sibuk dengan "aku tahu, aku perkasa, aku penyelamat bangsa".

Hari-hari ini tenyata kita bisa berhimpun -- berjuta-juta, dari tempat yang berbeda-beda -- untuk menjadi "orang baik" seperti itu. Kita sudah kenyang dengan politik yang kotor. Kita sudah muak dengan poiitisi yang tak pernah menoleh, apalagi menyentuh tanah dan merasakan nasib orang lain yang di bawah. Kita berhimpun; kita ingin perubahan.

Itu sebabnya kita memilih Jokowi. Jangan salah: ia bukan tauladan kesempurnaan.

Ia seseorang yang tak bisa berpidato berapi-api di podium tetapi selalu siap mendekat kepada orang-orang yang harus dilayaninya: rakyat. Ia tak hidup berjarak dari orang banyak. Ia tak tinggal di rumah mewah di puncak bukit. Ia tak biasa dibesarkan dalam keluarga yang gemerlapan. Ya, ia seperti kebanyakan orang Indonesia: bukan tokoh yang gagah perkasa, tapi seorang saudara yang dengan hati ringan akan bekerja membantu kita, bersama kita.

KIta membutuhkan pemimpin seperti itu. Bukan orang besar.

Ada sebuah kalimat yang arif yang lahir dari sejarah Tiongkok yang panjang: "Malanglah sebuah bangsa yang dipimpin oranng besar". Sebab, sebagaimana dialami sejarah Tiongkok dengan pahit, "orang besar" hanya terbiasa dengan ide-ide besar, rencana-rencana besar, dan membutuhkan ruang kekuasaan yang besar -- dan dengan segera mengabaikan nasib mereka yang kecil, yang sehari-hari..

Pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang menganggap hidup sehari-hari sangat berarti justru untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Dengan kata lain, pemimpin yang menunjukkan bahwa orang biasa-biasa saja bisa hidup dalam politik -- dan tetap menjaga diri jadi "orang baik".

Rasanya tulisan di papan di depan rumah di Jalan Ciasem itu bukan tentang "revolusi" yang mustahil. Saya melihat di dalamnya: para relawan yang bekerja bersama Anies Baswedan, siang malam, yang seperti beribu-ribu relawan lain, bekerja untuk perubahan.

Politik lama harus pergi. Politik baru harus lahir.
(Sumber:  https://www.facebook.com/notes/kenapa-jokowi/tentang-politik-dan-yang-baik-oleh-goenawan-mohamad/317962275035171)
Pernyataan Jokowi
15.24 | Author: Urip SR

Foto : Suara.com/Adrian Mahakam
Saya Jokowi, bagian dari Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45. Bhinneka Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan,
Semua orang boleh ragu dengan agama saya, tapi saya tidak ragu dengan iman dan imam saya dan saya tidak pernah ragu dengan Islam agama saya.
Saya bukan bagian dari kelompok yang mengaku Islam yang punya tujuan mewujudkan negara Islam. Dia pun menyatakan bukan bagian dari yang mengaku Islam, tetapi suka menebar teror dan kebencian.
Saya bukan bagian dari kelompok Islam yang sesuka hatinya mengkafirkan saudaranya sendiri.
Saya bukan bagian dari Islam yang menindas agama lain. Saya bukan bagian dari Islam yang arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut. Saya bukan bagian dari Islam yang suka menjejerkan fustun-fustun-nya. Saya juga bukan bagian dari Islam yang menciptakan perang bagi sesama Islam.
Saya bukan bagian dari segelintir Islam yang menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban; juga bukan bagian dari Islam yang membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat.
(Sumber:  Http://opajappy.com)***

Gara2 Jokowi
09.57 | Author: Urip SR
Karena Jokowi jujur, merakyat, sederhana dan tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau golongan, bekerja untuk rakyatnya,disiplin,sabar,tegas tapi lembut,tegas tidak dengan kekerasan,bersih, dan yang utama Jokowi tidak haus kekuasaan ia dicalonkan partainya atas permintaan rakyat banyak,....rakyatlah yang memilih beliau......itulah "Kenapa Jokowi"
Pandai adalah belajar dari pengalaman diri sendiri. Bijak adalah belajar dari pengalaman orang lain. Semoga kita bisa menjadi pemilih yang bijak karena pemilih yang bijak adalah memilih sosok  yang berguna bagi sebanyak-banyaknya manusia, dan lingkungan kehidupan. Sudahkah anda menentukan pilihan?
. (Bersambung)***